[HAARP.
- High Frequency Auroral Research Program]
Apakah HAARP itu?
HAARP
adalah project investigasi yang bertujuan untuk "memahami,
menstimulasi,dan mengontrol proses ionospheric yang dapat mengubah kinerja
komunikasi dan menggunakan sistem surveilans". Dimulai pada tahun 1992,
project ditargetkan selesai dalam 20 tahun kedepan (selesai tahun 2012).
Bagian-bagian HAARP
Siapa
Yang Menggunakan HAARP?
Proyek
ini dikerjakan bersama oleh Angkatan Udara, Angkatan Laut Amerika Serikat dan
Universitas Alaska,
US Navy Logo
Penjelasan
Dikatakan
bahwa proyek ini mirip dengan beberapa pemanas ionospheric yang tersebar di seluruh
dunia dan memiliki bagian besar diagnostik instrumen yang memfasilitasi
penggunaannya untuk meningkatkan pemahaman ilmiah yg berkenaan dgn ionosfir
dinamika. Walaupun ditakutkan akan digunakan sebagai senjata pemusnah
massal, ilmuwan yang terlibat dalam aeronomy, ruang sains, atau fisika plasma
mengabaikan ketakutan ini sebagai teori yang tak berdasar.
Antena-antena HAARP di Alaska
Apakah
Ionosphere Itu?
Ionosphere
adalah bagian teratas dan terpenting dalam atmosfer bumi kita. Ionosphere
sangat penting karena dia menyaring radiasi chaya matahari agar tidak langsung
jatuh ke bumi. Ionosphere berperan dalam mengatur kadar kelistrikan dalam
atmosfer dan membentuk inti dari tepi magnetosphere. Ionosphere juga memiliki
kegunaan lain bagi manusia, yaitu mempengaruhi gelombang penyiaran radio jauh
dari tempat² yang ada di Bumi.
Ionosphere
Dimanakah
HAARP Berada?
HAARP
terletak di Alaska, Amerika Serikat. Lebih tepatnya lagi HAARP berada di
Gakona, Alaska (latitude:62.39,longitude:145,15) yang terletak di barat Taman
Nasional Wrangell-Saint Elias . Dampak lingkungan yang disebabkan HAARP memicu
pernyataan izin untuk array hingga 180 antena yang akan didirikan. HAARP telah
dibangun sebelumnya di situs instalasi radar yang bernama over-the-horizon.
HAARP di Alaska
Apa
Fungsi HAARP?
Tujuan
dari program ini adalah untuk lebih maju dalam mempelajari properti fisik dan
elektrik bumi yang kedepannya dapat digunakan dalam memudahkan komunikasi
militer. Tapi selain itu, HAARP juga dapat mengatur cuaca melalui
ionosphere, seperti membuat hujan, badai, tsunami, dan masih banyak yang belum
diketahui ...
HAARP Mengubah Cuaca
HAARP
itu bekerja dengan memanaskan ionosphere yang ada di langit sehingga dapat
memanipulasi keadaan langit disekitarnya. Dengan kelebihan tersebut, HAARP
digunakan sebagai kebutuhan militer.
Bahaya
HAARP
HAARP
dapat mengatur cuaca, caranya dengan menentukan satu titik lokasi ionosphere
yang akan dipanaskan, lalu tekanan yang berada di atmosfer juga akan naik. Maka
tekanan yang terbentuk dikumpulkan di satu titik dan terbentuklah manipulasi
jetstream (arus jet). Tapi HAARP belum sempurna dan masih dalam tahap
pengetesan (di seluruh dunia). Dicurigakan HAARP sudah dalam tahap beta pada
tahun 2004, ini terbukti ketika batasan badai tornado yang terjadi dalam satu
tahun dilanggar oleh alam. Jika satu tahun batas maksimal badai hanya terjadi 4
kali, tahun 2004 terjadi sebanyak 6 kali.
Statistik keadaan udara di Alaska (2005)
setelah HAARP dicurigai
Dapat
Melindungi Dari Bahaya Nuklir
Teknologi
HAARP dapat mendeteksi benda frekuensi sinyal rendah seperti pesawat dan
missile melalui udara, sehingga membuat teknologi lainnya kalah canggih. HARP
juga didukung oleh Radar Cakrawala atau Over The Horizon Radar, yaitu radar
yang mencakup seluruh dunia karena penghubungnya adalah atmosfer. Tidak dapat
diragukan lagi akurasi dari radar HAARP tersebut. Bahkan saat ini lokasi setiap
daerah di bumi dapat diketahui dengan jelas, lebih baik dari satelit karena
HAARP masih berada di bawah atmosfer.
Mempengaruhi
Pikiran Manusia
Dengan
mengirimkan EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) RADIATION ke otak manusia, HAARP bisa
mengontrol mood manusia. untuk lebih jelasnya, lihat teori di bawah:
Pada
dasarnya otak besar manusia bekerja pada 1-30 Pulse/Sec-nya. Dan dalam putaran
perdetiknya, terdapat frekuensi hertz.
Delta (1-4/sec), Keadaan tidur
Theta (4-7/sec), Keadaan mengantuk atau baru bangun,
dan juga ini merupakan saat otak manusia masih berusia balita.
Alpha (7-12/sec), Keadaan Normal dan belajar
Beta (tak terhitung), Keadaan Marah atau sedang dalam
emosi yang tinggi
Dengan
gelombang rendah HAARP, bisa dikatakan manusia dapat dimanipulasi dengan HAARP.
Cara Kerja HAARP
Jadi
kesimpulannya, selama HAARP digunakan untuk tujuan yang baik, tidak akan ada
masalah sebenarnya. Tapi pengetesan HAARP menimbulkan perubahan iklim dan
unsur-unsur bumi menjadi tidak stabil yang juga akan mempercepat proses global
warming.
Pertandingan Olimpiade (bahasa Perancis: les Jeux olympiques, JO)[1] adalah ajang olahragainternasional empat tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga musim panas dan musim dingin
serta diikuti oleh ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai
pertandingan olahraga. Olimpiade merupakan kompetisi olahraga terbesar
dan terkemuka di dunia, dengan lebih dari 200 negara berpartisipasi.
Awalnya, Olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno sampai akhirnya pada tahun 393 M Olimpiade kuno ini dihentikan oleh Kaisar Romawi, Theodosius. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Perancis bernama Pierre Frèdy Baron de Coubertin pada tahun 1896. Dalam kongres pada tahun 1894 yang diselenggarakan di Paris, didirikanlah Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan ibu kota Yunani, Athena
dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama tahun 1896.
Selanjutnya, sejak tahun 1896 sampai sekarang, setiap empat tahun sekali
Olimpiade Musim Panas senantiasa diadakan kecuali tahun-tahun pada masa Perang Dunia II. Edisi khusus untuk olahraga musim dingin; Olimpiade Musim Dingin,
mulai diadakan pada tahun 1924. Awalnya Olimpiade Musim Dingin diadakan
pada tahun yang sama dengan Olimpiade Musim Panas, namun sejak tahun
1994 Olimpiade Musim Dingin diadakan setiap empat tahun sekali, dengan
selang waktu dua tahun dari penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas.
Evolusi yang dilakukan oleh IOC selama abad ke-20 dan 21 telah
menyebabkan beberapa perubahan pada penyelenggaraan Olimpiade. Beberapa
penyesuaian dilakukan, termasuk penciptaan Olimpiade Musim Dingin untuk
olahraga es dan salju, Paralimpiade untuk atlet dengan kekurangan fisik dan Olimpiade Remaja
untuk para atlet remaja. Dalam perkembangannya, Olimpiade telah
menghadapi berbagai tantangan, seperti pemboikotan, penggunaan
obat-obatan, penyuapan dan terorisme. Olimpiade juga merupakan
kesempatan besar bagi kota dan negara tuan rumah untuk menampilkan diri
kepada dunia.
Di Indonesia,
Olimpiade yang sering dikenal dan secara rutin diikuti adalah Olimpiade
Musim Panas. Indonesia sendiri pertama kali berpartisipasi pada Olimpiade Helsinki 1952 di Finlandia, dan tak pernah absen berpartisipasi pada tahun-tahun berikutnya, kecuali pada tahun 1964 dan 1980 .
Sejak ribuan tahun lalu bangsa Yunani sudah mengenal olahraga dalam arti yang paling sederhana. Mereka melakukannya untuk kepentingan pasukan perang atau kemiliteran.
Dengan berolahraga diharapkan para prajurit akan tangkas dan sigap
dalam bertempur. Olimpiade yang paling awal konon sudah diselenggarakan
bangsa Yunani kuno pada tahun 776 Sebelum Masehi. Kegiatan itu diikuti seluruh bangsa Yunani dan dilangsungkan untuk menghormati dewa tertinggi mereka, Zeus. Zeus bermukim di Gunung Olimpus yang kemudian dipakai sebagai nama Olimpiade hingga sekarang. Olimpiade kuno juga diselenggarakan setiap empat tahun, para olahragawan
terbaik dari seluruh Yunani berdatangan ke arena di sekitar Gunung
Olimpus. Mereka bertanding secara perorangan, bukan atas nama tim. Para atlet
yang akan bertanding terlebih dulu berlatih keras selama sepuluh bulan
di daerah masing-masing. Dulu, di Yunani sering terjadi perang saudara,
namun ketika pesta olahraga berlangsung, pihak yang bertikai melakukan
gencatan senjata. Siapa yang melanggar konsensus akan dikenakan denda. Bangsa Sparta pernah diharuskan membayar denda karena melanggar gencatan senjata selama Perang Peloponnesus. Menjelang pertandingan, panitia pelaksana menyembelih babi kurban.[3][4]
Saat ini di wilayah Olympia, Yunani
terdapat sekelompok bangunan kecil dan gelanggang di alam terbuka.
Sisa-sisa puing gelanggang latihan itu merupakan peninggalan arkeologis
yang dilestarikan pemerintah Yunani. Pada pesta Olimpiade kerap terjadi
perjanjian perdamaian atau persekutuan antar bangsa. Juga timbul
berbagai kegiatan transaksi. Barang-barang yang dijajakan antara lain
anggur, makanan, jimat, dan benda-benda ibadah. Olimpiade kuno
mempertandingkan cabang-cabang atletik seperti lari, loncat, dan lempar. Ada juga pacuan kuda
dan pacuan kereta. Karena aturannya belum baku, para penonton sering
terkena lemparan batu atau ditabrak kereta kuda para peserta.[5][6][7]
Di Olympia juga masih dijumpai batu-batu yang merupakan pijakan
olahraga lari. Pijakan batu itu disusun sedemikian rupa agar para pelari
bisa mendapat ruang gerak ke kiri dan ke kanan. Pada saat start para pelari harus menempatkan telapak kaki pada batu-batu pijakan itu. Ada pula panel-panel tentang lomba lari khusus membawa perisai. Lomba ini banyak disukai penonton karena dianggap lucu.[8]
Pembukaan Olimpiade selalu diwarnai lomba kereta dengan empat kuda.
Sekitar 40 kereta dijajarkan dalam kandang di gerbang keluar. Jarak yang
ditempuh hampir 14 km, yakni 12 kali pulang pergi antara dua tiang batu
yang ditancapkan di tanah. Berbeda dengan Olimpiade modern, dulu
mahkota kemenangan tidak diberikan kepada sais atau joki,
melainkan kepada pemilik kereta dan kuda yang umumnya orang-orang kaya.
Orang kaya yang haus kehormatan biasanya mengirim paling sedikit tujuh kereta kuda untuk mengikuti perlombaan.[9]
Berbagai pertandingan dalam Olimpiade kuno boleh dikatakan serba
keras. Para pelari berpacu secepat-cepatnya tanpa memakai alas kaki.
Para penunggang kuda berlomba habis-habisan tanpa pelana atau sanggurdi.
Para peloncat membawa pemberat yang diayun-ayunkan untuk menambah
dorongan maju. Olahraga yang terkeras adalah pankration, yakni perpaduan antara gulat dan tinju gaya tradisional.[10] Para atlet boleh menyepak atau mencekik lawan, yang tidak diperbolehkan adalah memijit mata, menggigit, dan mematahkan jari. Fairplay
benar-benar diperhatikan para atlet. Beberaba artefak purba
memperlihatkan adegan tinju antara dua atlet. Pemenang adu tinju adalah
pihak yang dapat memukul kepala lawan. Pihak yang kalah harus
mengacungkan jari tanda mengaku kalah.[11]
Olimpiade kuno hanya boleh ditonton dan diikuti oleh para pria. Sebab
para atlet harus bertanding dengan tubuh telanjang, kecuali untuk
kesempatan khusus, seperti lomba kereta kuda. Mereka berbusana beraneka
ragam untuk menunjukkan status sosial si pemilik kereta dan kuda. Bagi
orang Yunani telanjang merupakan cara paling sesuai untuk berolahraga.
Mereka bangga kalau memiliki tubuh yang atletis.[12] Pemenang pertandingan mendapatkan mahkota dedaunan, seperti daun zaitun liar sebagai pengganti medali.
Kadang-kadang sang juara diarak masuk kota melalui sebuah lubang yang
dibuat khusus pada tembok kota. Mereka dielu-elukan di jalan kota dan
disambut pembacaan puisi.[13] Penghargaan lain kepada olahragawan berprestasi berupa pembebasan dari pajak
dan mendapat makanan gratis. Beberapa kota juga memberikan bonus uang
dalam jumlah besar. Bahkan di kota kediaman pemenang didirikan patung
mereka. Banyak patung batu dan perunggu masih tersisa sampai kini dan
itulah hadiah paling abadi milik sang juara. Salah satu bagian cabang
atletik yang masih tetap dikenal hingga kini adalah maraton, yakni perlombaan lari sejauh kira-kira 42 km.[14]
Olimpiade mencapai puncaknya di abad ke-6 dan ke-5 SM, tetapi
kemudian secara bertahap mengalami penurunan seiring jatuhnya Yunani ke
tangan Romawi.
Tidak ada konsensus yang menyatakan secara resmi mengenai berakhirnya
Olimpiade, namun teori yang paling umum dipegang saat ini adalah pada
tahun 393 M, saat Kaisar Romawi, Theodosius menyatakan bahwa semua budaya praktek-praktek kuno Yunani harus dihilangkan.[15] Kemudian, pada tahun 426 M, Theodosius II memerintahkan penghancuran semua kuil Yunani. Setelah itu, Olimpiade tidak diadakan lagi sampai akhir abad ke-19.[16]
Semangat bangsa Yunani untuk menghidupkan kembali Olimpiade dimulai seiring dengan berlangsungnya Perang Kemerdekaan antara Yunani dengan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1821. Ide untuk membangkitkan Olimpiade pertama kali dicetuskan oleh seorang penyair dan editormajalah bernama Panagiotis Soutsos lewat puisinya yang berjudul "Dialogue of the Dead" yang diterbitkan pada tahun 1833.[19]:1Evangelis Zappas, seorang bangsawan Yunani-Rumania adalah orang yang pertama kali menulis kepada Raja Otto, menawarkan untuk mendanai kebangkitan Olimpiade.[19]:14
Zappas mensponsori penyelenggaraan Olimpiade pada tahun 1859 yang
diselenggarakan di pusat kota Athena. Atlet-atlet yang berpartisipasi
dalam ajang tersebut berasal dari Yunani dan Kekaisaran Ottoman. Zappas
juga mendanai perenovasian Stadion Panathinaiko kuno agar dapat dipakai sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade pada tahun-tahun berikutnya.[19]:14
Stadion Panathinaiko digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade tahun 1870 dan 1875.[19]:2, 13–23, 81
Sekitar Tiga puluh ribu penonton menghadiri Olimpiade pada tahun 1870
namun tidak ada catatan kehadiran resmi yang tersedia untuk
penyelenggaraan Olimpiade tahun 1875.[19]:44 Pada tahun 1890, setelah menghadiri Olimpiade Wenlock, seorang sejarawanPerancis bernama Baron Pierre de Coubertin terinspirasi untuk mendirikan Komite Olimpiade Internasional(International Olympic Committee/IOC).[24]
Coubertin punya ide untuk menyelenggarakan suatu ajang Olimpiade
internasional setiap empat tahun sekali berdasarkan ajang Olimpiade
Yunani yang dibangkitkan oleh Brookes dan Zappas.[24] Dia mempresentasikan ide ini dalam kongres pertama IOC yang berlangsung pada tanggal 16-23 Juni 1894 di Universitas Sorbonne, Paris.
Pada hari terakhir kongres, diputuskan bahwa penyelenggaraan Olimpiade
internasional berada di bawah naungan IOC dan penyelenggaraan pertamanya
akan dilangsungkan di Athena, Yunani pada tahun 1896.[25] Hasil kongres juga memutuskan bahwa Demetrius Vikelas dari Yunani terpilih sebagai presiden IOC pertama.[19]:100–105
Olimpiade pertama yang diadakan di bawah naungan IOC berlangsung di
stadion Panathinaiko, Athena, pada tahun 1896. Olimpiade pertama ini
diikuti oleh 14 negara dengan total 241 atlet yang berlaga dalam 43 pertandingan.[26]
Seperti janjinya pada Pemerintah Yunani, Zappas dan sepupunya,
Konstantinos Zappas turut membantu membiayai penyelenggaraan Olimpiade
1896.[19]:117[27][28] George Averoff, seorang pengusaha Yunani bersedia untuk mendanai perenovasian stadion dalam rangka persiapan Olimpiade.[19]:128
Pemerintah Yunani juga turut menyediakan dana, berharap dana tersebut
dapat diperoleh kembali melalui penjualan tiket dan dari penjualan set perangko peringatan Olimpiade pertama.[19]:128
Sebagian besar atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade Athena 1896 berasal dari Yunani, Jerman, Perancis, dan Britania Raya. Negara-negara tersebut juga menguasai perolehan medali.[19]:128
Pada saat itu, wanita tidak boleh berpartisipasi. Penyelenggara
menyebut kesertaan mereka tidak praktis, tidak menarik, dan tidak tepat.
Sekitar 80.000 penonton hadir, termasuk Raja George I dari Yunani.[29]
Meskipun Yunani tidak berpengalaman dalam menyelenggarakan ajang
olahraga internasional dan awalnya juga mempunyai masalah keuangan,
namun akhirnya berhasil mempersiapkan segalanya tepat waktu. Jumlah
atlet yang berpartisipasi juga terbilang kecil jika dibandingkan dengan
ukuran saat ini, namun Olimpiade 1896 merupakan keikut sertaan
internasional terbesar untuk ajang olahraga pada masanya. Olimpiade
tersebut pun terbukti sukses bagi rakyat Yunani.[19]:128
Perubahan dan adaptasi
Setelah kesuksesan Olimpiade 1896, Olimpiade memasuki masa-masa stagnasi yang mengancam keberlangsungan ajang tersebut. Olimpiade Paris 1900 dan Olimpiade St. Louis 1904
adalah buktinya. Olimpiade Paris tidak memiliki stadion, namun ini
adalah Olimpiade dimana pertama kalinya wanita diijinkan ikut serta
dalam pertandingan. Olimpiade St. Louis tahun 1904 diikuti oleh 650
atlet, namun 580 di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Hal-hal diatas menjadi dasar bagi IOC untuk melakukan perubahan pada Olimpiade.[30] Olimpiade di tata ulang setelah diadakannya Olimpiade Interkala/ Intercalated Games
(disebut demikian karena Olimpiade ini adalah Olimpiade ketiga yang
diadakan sebelum waktu penyelenggaraan Olimpiade ketiga) pada tahun 1906
di Athena. Olimpiade Interkala ini tidak diakui secara resmi oleh IOC
dan tidak pernah diselenggarakan lagi sejak saat itu. Namun, Olimpiade
Interkala yang diselenggarakan di Stadion Panathinaiko, Athena ini telah
menarik minat banyak peserta secara internasional dan menghasilkan
kepentingan publik yang besar, menandai kenaikan popularitas dan ukuran
dari Olimpiade itu sendiri.[31]
(Disusun guna memenuhi tugas mata
kuliah Sistem
Politik Indonesia)
OLEH :
KELOMPOKVII
·2011130015 : Alfian
Maulana
·2011120006 : Ratna
Wulandari
·2011117001 : Onie
Irdiyanti
·2011137203 : Didi Suhardi
·2011110015 : Sadikin
Tamrin Tabona
·2011110001 :
Muhammad Nafis
·2011130020 : Rizal
Mujur
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA
2012
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberi rakhmat dan ridhonya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun dan
menyelesaikan tugas ini dengan baik dan sebagaimana mestinya.
Shalawat serta salam
semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran islam dari
zaman jahiliyah ke dalam zaman yang terang benderang ini.
Saya sebagai penulis dapat menyusun
makalah
sistem politik indonesia tentang “BIROKRASI DI INDONESIA”.
Dalam
menyusun makalah ini penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak
Djoni Gunanto, S.IP yang telah memberi bimbingan, bantuan dan
dorongannya.
Penulis menerima saran dan kritik yang
membangun dari teman-teman dan semua pihak yang mengkaji makalah ini.
Semoga
makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.
Terimakasih.
Penyusun
Jakarta, 20 Juni2012
BAB I
PENDAHULUAN
Jika kita mendengar kata ´Birokrasi´
maka langsung yang ada dalam pikiran kita
adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit- belit, dari meja satu ke meja
lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (hight cost).
Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan seluruhnya, namun demikian apabila orang-orang yang duduk dibelakang
meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan
tugasnya, maka birokrasi akan berjalan lancar dan ´biaya tinggi´ akan
dapat dihindarkan. Untuk mengeliminasi pemikiran yang demikian, marilah
kita sejenak mencerna pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang
dimaksud dengan birokrasi.
BAB II
LANDASAN TEORI
1)Pengertian Birokrasi :
Birokrasi berasal
dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia”
(cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk
menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh
suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Dalam
konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”.
Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public
administration.
Definisi birokrasi telah tercantum
dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukan kata
tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf
biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi
sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan
cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga
negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan birokrasi sebagai
kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan.
Birokrasi berdasarkan definisi yang
dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi
yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan
bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja
individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan
dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam
Setiwan,1998).
2)Fungsi
birokrasi menurut Tjokrowinoto menyatakan ada 4 yaitu :
1.Fungsi
instrumental,yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan public
dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa,pelayanan ,komoditi,atau
mewujudkan situasi tertentu.
2.Fungsi
politik,yaitu member input berupa saran, informasi, visi ,dan profesionalisme
untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.
3.Fungsi
katalis Public Interest,yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan public
dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan dan
keputusan pemerintah
4.Fungsi Entrepreneural,
yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non rutin,
mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan menciptakan resources–mix yang optimal untuk mencapai tujuan (Feisal tamin,2002 h,5)[1]
BAB III
PEMBAHASAN TENTANG BIROKRASI.
1)Model
Negara dan Birokrasi Pasca Kolonial.
Model ini diperkenalkan oleh
Anderson (1983). Menurutnya, negara dan birokrasi merupakan kelanjutan dalam
pola-pola tertentu yang berasal dari negara kolonial sebelumnya. Dalam hal
demikian, model ini mirip dengan konsep negara Beamstenstaat (negara pegawai)
versi McVey, yang menunjuk adanya persamaan gaya politik pemerintahan (masa
Orde Baru) dengan gaya pemerintahan kolonial Belanda, terutama pada masa-masa
akhir tahun 1930-an. Keduanya memperlihatkan ciri-ciri yang sama dalam hal
perhatiannya terhadap proses administrasi daripada terhadap proses politik,
keahlian teknis, dan pembangunan ekonomi. Sehingga negara menjadi mesin
birokrasi yang efisien (the state as efficient bureaucratic machine) Tetapi,
berbeda dengan McVey yang lebih menekankan gejala-gejala di permukaan, Anderson
lebih menukik dengan memberikan penjelasan teoritis tentang kontradiksi yang
tajam antara negara dan bangsa.
Kontradiksi itu terjadi
antara kepentingan-kepentingan negara di satu pihak dengan
kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih populis, partisipatoris, dan
representatif pada pihak lain. Dalam dua kutub kepentingan terbentang spektrum
luas.
Pertama:
kutub kepentingan negara secara penuh mensubordinasikan kepentingan-kepentingan
partisipatoris (seperti pada situasi rezim militeris atau kolonialis).
Kedua: pada kutub
yang lain, keadaan ketika negara mengalami disintegrasi, dan kekuasaan sedang
bergeser kepada organisasi ekstra negara yang berbasis suka rela dan massal,
seperti halnya dalam studi revolusi.
Dalam perspektif modernisasi, model negara pasca
kolonial memiliki dua varian.
Pertama: model ini
seharusnya bersifat netral, mewakili kepentingan umum, dan tidak terkait dengan
kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Karena itu, para pendukungnya,
terutama yang duduk dalam pemerintahan, adalah figur-figur modern yang memiliki
keahlian tertentu, atau dengan kata lain para teknokrat.
Kedua: ketika
harapan-harapan idealistik dalam varian pertama mulai dilaksanakan, tugas utama
negara pasca kolonial dalam mendukung pembangunan nasional adalah menciptakan tertib politik. Stabilitas
suatu negara berfungsi sebagai prasyarat kelangsungan suatu bangsa. Maka,
"modern" atau "tidak modern" suatu bangsa bukan ditentukan
oleh ada tidaknya lembaga, mekanisme,
atau nilai-nilai demokrasi, melainkan
pada kemampuannya menciptakan dan memelihara stabilitas sosial, politik,
dan ekonomi.
2)Birokrasi
Pada Masa Kemerdekaan :
Setelah
memperoleh kemerdekaan, Negara ini berusaha mencari format pemerintahan
yang cocok untuk kondisi saat itu. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial
membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem
birokrasi pemerintahan. Perbedaan pandangan yang terjadi diantara pendiri
bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan,
termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi
bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan.Pada masa awal kemerdekaan, Negara
ini mengalami perubahan bentuk Negara, dan ini yang berimplikasi
pada pengaturan aparatur Negara atau birokrasi.Perubahan bentuk Negara dari
kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam
cara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan
dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu.Pertama, bagaimana cara
menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan
NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang
memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada
Pemerintah belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau
tidak loyal terhadap NKRI.Selain perubahan bentuk Negara, berganti-gantinya
kabinet mempengaruhi jalannya kinerja pemerintah. Seringnya terjadi
pergantian kabinaet menyebabkan birokrasi sangat terfragmentasi secara
politik. Kinerja birokrasi sangat ditentukan oleh
kekuatan politik yang berkuasa pada saat itu. Di dalam birokrasi tejadi tarik-menarik
antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu.Banyak kebijakan
atau program birokrasi pemerintah yang lebih kental nuansa kepentingan politik
dari partai yang sedang berkuasa atau berpengaruh dalam suatu departemen.Dalam
memandang model birokrasi yang terjadi seperti ini, Karl D Jackson menyebutnya
sebagai bureaucratic polity. Model ini merupakan birokrasi dimana negara
menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Jika melihat peta politik pada masa orde lama, peran seorang presiden
sangat dominan dalam mengatur segala kebijakan baik Melihat realitas
birokrasi di Indonesia, sedikit berbeda dengan pendapat Karl D. Jackson, Richard Robinson dan King menyebut birokrasi di Indonesia sebagai bureaucratic Authoritarian.
Ada juga yang menyebutnya sebagai birokrasi patrimonial. Pada masa orde
baru, sistem politik didominasi atau bahkan dihegemoni oleh Golkar dan ABRI.
Kedua kekuatan ini telah menciptakankehidupan politik yang tidak sehat. Hal itu
bisa dilihat adanya hegemonic partysystem diistilahkan oleh Afan Gaffar (1999).
Sedangkan menurut William Liddle,kekuasaan
orde baru terdiri dari (1) kantor kepresidenan yang kuat, (2) militer yang
aktif berpolitik, dan (3) birokrasi sebagai pusat pengambilan kebijakan yang tepat.
3)Birokrasi Pada Masa Orde Lama
Birokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang cukup
panjang danberagam, sejak masa kemerdekaan
tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, ada semacam kesepakatan pendapat bahwa
birokrasi merupakan sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa.
Anggapan ini beralasan karena hanya birokrasilah satu-satunya sarana yang dapat
menjangkau rakyat sampai ke desa-desa. Semangat kejuangan masih sangat kental
mewarnai birokrasi di Indonesia. Para birokrat masih menggelora semangatnya
untuk berjuang demi negara dan persatuan bangsanya, sehingga tidak jarang
kelompok mayoritas mau mengalah terhadap minoritas demi kesatuan dan persatuan
bangsa. Semangat primordial untuk sementara dapat dikesampingkan oleh semangat
nasional. Satu-satunya organisasi politik yang bersifat primordial yang
mengancam negara dan bangsa Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).
Mereka melakukan pemberontakan untuk menguasai birokrasi pemerintah dan
sekaligus mengganti pemerintah yang sah. Pada perjalanan masa berikutnya,
birokrasi di Indonesia mulai dihinggapi oleh aspirasi primordial yang kuat.
Birokrasi Pemerintah mulai menjadi incaran dari kekuatan-kekuatan politik yang
ada. Partai-partai politik mulai melirik untuk menguasai birokrasi pemerintah.
Bahkan pada antara tahun 1950-1959, birokrasi pemerintah berada dibawah
kepemimpinan partai politik yang menjadi mayoritas di lembaga DPR. DPR menjadi kuat, tapi sebaliknya lembaga
eksekutif di mana birokrasi sebagai pelaksana politik menjadi semakin lemah.
Hal
demikian diakibatkan oleh parta-partai politik yang berdiri pada waktu itu
sebagai akibat dari adanya Maklumat 3 Nopember 1945 yang memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sesuai denganaspirasinya. Akhirnya partai-partai beramai-ramai ingin
menguasai berbagai
departemen
maupun kementerian, bahkan tidak jarang terjadi jatuh bangunnya Kabinet
pemerintah hanya dikarenakan oleh tidak
meratanya pembagian kementerian yang diinginkan oleh partai-partai. Pada masa
ini pula birokrasi mempunyai loyalitas ganda; satu segi kepada partai politik
yang didukungnya dan pada sisi lain kepada masyarakat yang dilayaninya.
Kemudian
pada masa antara tahun 1960-1965 birokrasi menjadi incaran
kekuatan
politik yang ada. Pada saat itu ada tiga kekuatan politik yangcukup
besar
yaitu, nasionalis, agama dan komunis (Nasakom) yang berusaha berbagi wilayah
kekuasaan atau kaplinganya pada berbagai Departemen. Di bawah label Demokrasi
Terpimpin, tiga kekuatan politik tersebut membangun akses ke birokrasi
pemerintah. Keadaan sistem politik yang primordial membawa pengaruh kuat
terhadap birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah sudah mulai nampak
ke-pemihakannya kepada kekuatan politik yang ada. Lebih tepat dapatdikatakan
bahwa birokrasi saat itu sudah terperangkap ke dalam jaring perangkap yang
dipasang oleh kekuatan politik Nasakom.
Hal ini
dapat dilihat pada saat meletusnya peristiwa G.30 S/PKI kekuatan komunis telah masuk hampir di
seluruh departemen pemerintah, sementara kekuatan nasionalis dan agamahanya
mendominasi sebagian kecil dari departemen-departemen yang ada. Kemudian pada
masa antara 1965 sampai masa Orde Baru (era pemerintahan Soeharto), birokrasi lebih jelas
kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini
Golkar. Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali
pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokrasi
yang
cukup kuat. Kesadaran politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi
sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula
pada
masa tersebut. Politik floating-mass (masa mengambang) men-jadikan
birokrasi
dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa-desa di tanah air kita ini.
Hal ini merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai
birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya
(menjadi peserta pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih
Golkar sehingga dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar. Dengan
menggunakan model 3 jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan
keluarga Golkar) semakin jelas mengisyaratkan bahwa birokrasi sudah
terpolitisir oleh satu kekuatan politik tertentu. Mulai dari Presiden, Menteri,
Gubernur dengan segala jajaran di bawahnya duduk di kepengurusan Golkar
menunjukkan
betapa
sulitnya membedakan antara pemerintah (birokrasi) dan politik (Golkar). KORPRI
yang diharapkan menjadi wadah aktivitas
kedinasan seluruh pegawai negeri yang keberadaannya tidak berafiliasi
kepada satu kekuatan politk apapun, namun betapa sulitnya mem-pertahankan
kenetralannya manakala melihat hanya Golkarlah satu-satunya kekuatan sosial
politik yang mempunyai akses ke birokrasi sedang kekuatan politik yang lain
hanya berada di luar garis. Angin reformasi mulai bergulir sejak rezim Soeharto
jatuh, dan muncul Habibi menggantikannya. Namun kondisi birokrasi di Indonesia
tidak jauh berubah, karena semua tahu bahwa naiknya Habibi (1998) menggantikan
Soeharto
adalah
didukung sepenuhnya oleh Golkar. Kemudian Habibi digantikan oleh duet Gus
Dur-Mega memunculkan nuansa baru dibidang pemerintahan termasuk birokrasi,
karena pemerintahan Gus Dur disusun atas dasar kompromistis dari hampir semua
kekuatan politik yang ada sehingga memunculkan apa yang kemudian dikenal dengan
Kabinet Persatuan Nasional atau Kabinet Gotong Royong, di mana para menteri
yang duduk di dalamnya terdiri dari unsur partai politik besar yang memperoleh
suara signifikan dalam pemilu 1999. Dari sinilah
kemudian
wacana tentang birokrasi menjadi marak kembali. Salah satu bentuk gerakan
reformasi adalah reformasi di bidang birokrasi.
Reformasi
birokrasi sebagai bagian dari reformasi administrasi, walaupun menyangkut
dimensi yang luas dan komplek namun memiliki tujuan yangjelas yaitu
meningkatkan administrative performance dari birokrasi pemerintah. Agenda kebijakan reformasi birokrasi diarahkan
untuk memperbaiki kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun
institusi agar dapat mencapai tujuan kerja mereka lebih efektif, lebih
ekonomis, dan lebih cepat. Jelasnya, bahwa pandangan ini lebih spesifik lagi
ditujukan padapenyempurnaan struktur birokrasi dan perubahan perilaku aparatnya menjadi conditio sine qua non bagi upaya peningkatan
kinerja birokasi pemerintah. Siagian (1983) melihat pentingnya arah reformasi
administrasi di Indonesia lebih ditujukan kepada pengembangan
administrativeinfrastructure yang meliputi pengembangan aparat birokrasi,
struktur organisasi, sistem dan prosedur kerja. Sedangkan menurut
Tjokroamidjojo (1985) ketika menganalisis administrasi pembangunan di Indonesia
menegaskan bahwa arah reformasi birokrasi perlu ditujukan ke tujuh wilayah
penyempurnaan administrasi yaitu: penyempurnaan
dalam bidang pembiayaan pembangunan; penyempurnaan dalam bidang
penyusunan program-program pembangunan di berbagai bidang ekonomi dan
non-ekonomi dengan pendekatan integrative (integrative approach); re-orientasi
kepegawaian negeri kearah produktivitas, prestasi dan pemecahan masalah;
penyempurnaan administrasi untuk mendukung pembangunan daerah; administratif
partisipatif yang mendorong kemampuan dan kegairahan masyarakat; kebijaksanaan
administratif dalam rangka menjaga stabilitas dalam proses pembangunan; dan
bersihnya pelaksanaan administrasi negara (good governance).[2]
4)Birokrasi Pada Masa Orde Baru
Pada masa antara 1965 sampai masa Orde Baru (era
pemerintahan Soeharto), birokrasi lebih
jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan; dalam hal ini
Golkar. Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar pada enam kali
pemilu (sampai 1997) adalah karena peranan birokrasi yang cukup kuat. Kesadaran
politik di masa awal kemerdekaan yang memandang birokrasi sebagai alat
pemersatu bangsa yang sangat ampuh, rupanya dipakai pula pada masa tersebut. Politik
floating-mass (masa
mengambang) men-jadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok
desa-desa di tanah air kita ini. Pada masa orde baru tersebut terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi
sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai
instrument politik kekuasaan Soeharto pada saat itu.Seperti dalam pandangan
William Liddle, bahwa Soeharto sebagai politisi yang mempunyai otonomi relatif,
merupakan pelaku utama transformasi meski puntidak penuh model pemerintahan
yang bersifat pribadi kepada yang lebih terinstitusionalisasi. Birokrasi
dijadikan alat mobilisasi masa guna mendukung Soeharto dalam setiap Pemilu.
Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah anggota Partai Golkar. Meskipun pada
awalnya, Golkar tidak ingin disebut sebagai partai,tetapi hanya sebagai
golongan kekaryaan. Namun permasalahannya, Golkar merupakan kontestan
Pemilu dan itu berarti dia adalah partai politik.Pada masa orde baru,
pemerintahan yang baik belum terlaksana. Misalnya, saja dalam pelayanan dan
pengurusuan administrasi masih saja berbelit-belit danmemerlukan waktu yang
lama. Membutuhkan biaya tinggi karena ada pungutan- pungutan liar.
Pembangunan fisik pun juga masih sering terbengkalai atau lambandalam perbaikan.
Hal ini
merupakan potensi kemenangan yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi,
apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya (menjadi peserta
pemilu) yang pilihannya tidak ada lain kecuali harus memilih Golkar sehingga
dengan demikian birokrasi identik dengan Golkar. Dengan menggunakan model 3
jalur yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan keluarga Golkar)
semakin jelas mengisyaratkan bahwa birokrasi sudah terpolitisir oleh satu
kekuatan politik tertentu. Mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur dengan segala
jajaran di bawahnya duduk di kepengurusan Golkar menunjukkan betapa sulitnya
membedakan antara pemerintah (birokrasi) dan politik (Golkar). KORPRI yang
diharapkan menjadi wadah aktivitas
kedinasan seluruh pegawai negeri yang keberadaannya tidak berafiliasi
kepada satu kekuatan politk apapun, namun betapa sulitnya mem-pertahankan
kenetralannya manakala melihat hanya Golkarlah satu-satunya kekuatan sosial politik
yang mempunyai akses ke birokrasi sedang kekuatan politik yang lain hanya
berada di luar garis. Angin reformasi mulai bergulir sejak rezim Soeharto
jatuh, dan muncul Habibi menggantikannya. Namun kondisi birokrasi di Indonesia
tidak jauh berubah, karena semua tahu bahwa naiknya Habibi (1998) menggantikan
Soeharto adalah didukung sepenuhnya oleh Golkar. Kemudian Habibi digantikan
oleh duet Gus Dur-Mega memunculkan nuansa baru dibidang pemerintahan termasuk
birokrasi, karena pemerintahan Gus Dur disusun atas dasar kompromistis dari hampir
semua kekuatan politik yang ada sehingga memunculkan apa yang kemudian dikenal
dengan Kabinet Persatuan Nasional atau Kabinet Gotong Royong, di mana para
menteri yang duduk di dalamnya terdiri dari unsur partai politik besar yang
memperoleh suara signifikan dalam pemilu 1999. Dari sinilah kemudian wacana
tentang birokrasi menjadi marak kembali. Salah satu bentuk gerakan reformasi
adalah reformasi di bidang birokrasi. Reformasi birokrasi sebagai bagian dari
reformasi administrasi, walaupun menyangkut dimensi yang luas dan komplek namun
memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan administrative performance dari
birokrasi pemerintah. Agenda kebijakan
reformasi birokrasi diarahkan untuk memperbaiki kinerja administrasi baik
secara individu, kelompok maupun institusi agar dapat mencapai tujuan kerja
mereka lebih efektif, lebih ekonomis, dan lebih cepat. Jelasnya, bahwa
pandangan ini lebih spesifik lagi ditujukan pada penyempurnaan struktur
birokrasi dan perubahan perilaku
aparatnya menjadi conditio sine qua non bagi upaya
peningkatan kinerja birokasi pemerintah. Siagian (1983) melihat pentingnya arah
reformasi administrasi di Indonesia lebih ditujukan kepada pengembangan
administrative infrastructure yang meliputi pengembangan aparat birokrasi,
struktur organisasi, sistem dan prosedur kerja. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo
(1985) ketika menganalisis administrasi pembangunan di Indonesia menegaskan
bahwa arah reformasi birokrasi perlu ditujukan ke tujuh wilayah penyempurnaan
administrasi yaitu: penyempurnaan dalam
bidang pembiayaan pembangunan; penyempurnaan dalam bidang penyusunan program-program
pembangunan di berbagai bidang ekonomi dan non-ekonomi dengan pendekatan
integrative (integrative approach); re-orientasi kepegawaian negeri kearah
produktivitas, prestasi dan pemecahan masalah; penyempurnaan administrasi untuk
mendukung pembangunan daerah; administratif partisipatif yang mendorong
kemampuan dan kegairahan masyarakat; kebijaksanaan administratif dalam rangka
menjaga stabilitas dalam proses pembangunan; dan bersihnya pelaksanaan administrasi
negara (good governance).[3]
5)Birokrasi Era Reformasi
Publik
mengharapkan bahwa dengan terjadinya
Reformasi, akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut
dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Perubahan struktur,
kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi
begitu mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi
yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi
sampai saat ini. Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang
berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di Negara - Negara maju
tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Osborne dan Plastrik ( 1997 )
mengemukakan bahwa realitas sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Negara - Negara yang sedang
berkembang sering kali berbeda dengan realitas sosial
yang ditemukan pada masyarakat di negara maju.Realitas empirik tersebut berlaku
pula bagi birokrasi pemerintah, dimana kondisi birokrasi di Negara -
Negara berkembang saat ini sama dengan kondisi birokrasiyang dihadapi oleh para
reformis di Negara - Negara maju pada sepuluh dekade yang lalu. Persoalan
birokrasi di Negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh
kepentingan politik partisan, sistem Patron-client yang menjadi norma birokrasi
sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal dari
pada faktor kapabilitas, serta birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat
sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian
fenomena birokrasi yang terdapat di banyak Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kecenderungan birokrasi
untuk bermain politik pada masa reformasi,tampaknya belum sepenuhnya dapat
dihilangkan dari kultur birokrasi diIndonesia. Perkembangan birokrasi
kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi
sering kali masih terjadi. Kasus Brunei Gate dan Bulog Gate setidak - tidaknya
memperlihatkan bahwa pucuk pimpinan birokrasi masih tetapmempraktikkan berbagai tindakan yang tidak transparan dalam
proses pengambilan keputusan. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis,
dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi
kepentingan - kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat
pula kecenderungandari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan
strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan
melakukan tindak KKN.
6)Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi harus merupakan bagian dari
reformasi sistem dan proses, administrasi negara. Dalam konteks (SANKRI),
reformasi administrasi negara dan birokrasi di dalamnya pada hakikinya
merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi.
Dalam hubungan itu, reformasi birokrasi juga merupakan jawaban atas tuntutan
akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna,
bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan
sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance, dan sumber daya manusia
aparatur negara (pejabat politik, dan karier) yang memiliki integritas,
kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik
dalam jajaran eksekuti, legislatif, maupun yudikatif. Selain dari unsur
aparatur negara tersebut, untuk mewujudkan good governance dibutuhkan juga
komitmen dan konsistemsi dari semua pihak, aparatur negara, dunia usaha, dan
masyarakat; dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik,
juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi.
Dalam rangka itu, diperlukan pula perubahan perilaku yang sesuai dengan
dimensi-dimensi nilai SANKRI, "penegakan hukum yang efektif” (effective
law enforcement), serta pengembangan dan penerapan sistem dan
pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.
Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada
posisi dan misi atau perannya yang sebenamya selaku “pelayan publik” (public servant), diperlukan kemampuan
dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi
birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan “netralitas,
professionalitas, demokratis, transparan, dan mandiri”, disertai perbaikan
semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan
dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas
instansi pemerintah. Untuk memperbaiki cara kerja birokrasi diperlukan
birokrasi yang berorientasi pada hasil. Di sinilah peran akuntabilitas dalam
menyatukan persepsi anggota organisasi yang beragam sehingga menjadi kekuatan
bersama untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI.
Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi
terhadap reformasi administrasi negara secara tepat, termasuk dalam penyusunan
agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan
pada kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Dalam
rangka itu, diperlukan pula reformasi struktural, seperti independensi sistem
peradilan dan sistem keuangan negara, disertai upaya peningkatan transparansi
dan akuntabilitasnya kepada publik. Untuk memberantas korupsi diperlukan agenda
dan prioritas yang jelas dengan memberikan sanksi kepada pelakunya (law enforcement). Di samping itu perlu
dilakukan kampanye kepada masyarakat agar korupsi dipandang sebagai penyakit
sosial, tindakan kriminal yang merupakan musuh publik. Pers sebagai kontrol
sosial harus diberi kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengungkap dan
memberitakan tindak korupsi. Pengembangan budaya maIu harus disertai dengan upaya menumbuhkan budaya
bersalah individu dalam dirinya (quilty
feeling).
Akhirnya satu kondisi dasar untuk pemberantasan
korupsi adalah suatu keranka hukum nyata dan menegakkan hukum tanpa campur
tangan politik. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan
intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Reformasi birokrasi akan dapat
menjadi syarat pemberantasan korupsi, bila terwujud badan peradilan dan sistem peradilan
yang independen, didukung dengan keterbukaan dan sistem pengawasan yang
efektif.[4]
BAB IV
KESIMPULAN
Perilaku birokrasi yang saat ini ditampilkan oleh aparatur pemerintah hanya
dapat diubah dengan melakukan pembenahan terhadap perilaku PNS, dalam hal ini
menyangkut etika dan moralnya serta perbaikan lingkungan birokrasi Indonesia.
PNS harus dapat melihat situasi saat ini sebagai masa transisi, bukan keadaan
yang permanen. Dengan tetap menjaga semangat korps PNS, maka PNS diharapkan
akan mampu melakukan terobosan dalam pelayanan masyarakat.
Selain itu, PNS harus mengambil jarak
dari politik dan fokus kepada tugasnya sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat. PNS harus yakin bahwa posisinya adalah sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat, bukan abdi dari partai politik. PNS sebagai pelayan
masyarakat tidak mungkin bersifat netral apabila tunduk kepada partai politik. Etika
dan moral PNS merupakan pondasi bagi PNS yang berkualitas. Tidak mungkin dihasilkan
suatu perilaku birokrasi yang ideal sesuai dengan tujuan dari pembentukan PNS
tanpa memperhatikan masalah etika dan
moral PNS. Untuk itu, pembenahan etika
dan moral perlu mendapatkan prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat dan
reformasi kelembagaan agar agenda mentalitas PNS yang ideal sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat dapat terwujud. Semoga !!!
Dan terakhir. kita sebagai mahasiswa hanya mampu mengkritisi tentang apa
yang terjadi di pemerintahan RI ini, semoga pada Lembaga Birokrasi Di Indonesia
bisa berbenah diri (Intropeksi) dan sadar apa yang telah dilakukan sudah
maksimal ?. Mana kala masyarakat menanti-nanti apa yang mereka harapkan adalah
hidup sejahtera dan aman.
Agung, Anak
Agung Gde Putra,2001, Peralihan Sistem
Birokrasi dari
Tradisional ke
Kolonial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Laporan
Penelitian, Perkembangan Sejarah Birokrasi di Indonesia,Agus Suryono PENDEKATAN KULTURAL DAN STRUKTURAL DALAM REALITAS
BIROKRASI DI INDONESIA, 2011.
www.Wikileaks.comREFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SYARAT PEMBERANTASAN KKN,
Oleh: Prof. Dr. Mustopadidjaja. DISAMPAIKAN
PADA ACARA SEMINAR DAN LOKAKARYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN
HAM, Denpasar, 15 Juli 2003.
www.space.comPeraturan Pemerintah Nomor 42
tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
www.google.com Wiyanto, Agus, dkk. 2002, Era
Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan
dan Kebijakan UGM.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: